⭐ Contoh Surat Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara

KataKunci: prinsip hakim aktif, peradilan tata usaha negara. Prinsip hakim aktif adalah salah satu prinsip penting dalam pemeriksaan di Peradilan Tata Usaha Negara. Hakim secara aktif, menasehati Penggugat untuk melengkapi surat gugatan, serta dalam proses pembuktian. Dalam perkembangan di masyarakat, prinsip hakim aktif perlu untuk dipahami Kedudukanpenggugat (orang atau badan hukum perdata) dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia selalu dalam posisi yang jauh lemah bila dibandingkan dengan Tergugat (Badan atau pejabat tata usaha negara), hal ini dikarenakan tergugat menguasai segala aspek hukum yang berkaitan dengan obyek gugatan, juga dikarenakan tergugat memiliki fasilitas, kemampuan keuangan dan kemampuan Perhatikancontoh berikut ini: [1] Jakarta, 10 Maret 2014. Kepada Yth. : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. D/a: Jl. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, 13950 Jakarta Timur. D.K.I. Jakarta. Hal: Gugatan Tata Usaha Negara. Dengan hormat, 1. Nama: NOEROEL KOMARIJAH. Tempat/Tgl. Lahir : Pamekasan, 14 Juni 1969. PEMBAHASAN Pemeriksaan persiapan diadakan mengingat penggugat dipengadilan tata usaha negara pada umumnya adalah warga masyarakat yang mempunyai kedudukan lemah bila dibandingkan dengan tergugat sebagai pejabat tata usaha negara.[3] Pemerikasaan persiapan diperlukan guna untuk meminimalisir terjadinya kesewenang-wenangan pejabat TUN yang melaluigugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).1 Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam UU PTUN dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada dasamya merupakan pengadilan tingkat banding terhadap Pasal2 UU PTUN, menetapkan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk sebagai Keputusan Tata usaha Negara, yaitu: Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan hukum perdata / merupakan perbuatan hukum perdata. Penetapan Pejabat TUN tentang pengangkatan tenaga akhli / expert berdasarkan perjanjian. Deskripsi contoh surat gugatan dalam peradilan tata usaha negara. Hak Cipta: © All Rights Reserved. Format Tersedia. Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd. Tandai sebagai konten tidak pantas. Simpan. 0% 100% Tanamkan. Bagikan. Cetak. Unduh sekarang. dari 1. Davin and Partners. Jalan Ancol No.123, Jakarta. Bagikan Unduh sekarang. dari 18. KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM. W G LAWYER & PARTNERS. Alamat : Jalan Imogiri Timur Nomor 19 Wirokerten, Banguntapan, Bantul, Provinsi. Daerah Istimewa Yogyakarta 55191. No : 012/LKBH/I/2017. Lam : Surat Kuasa. Hal : Gugatan Tata Usaha Negara Yogyakarta, 8 Maret 2017. Kepada Yth. OlehSumarlin Utiarahman. Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara menjadi instrument terpenting dalam menjalankan roda pemerintahan.Setiap mengeksekusi kebijakan, maka keputusan pejabat tata usaha negara akan mejadi landasan dan pedoman dalam pelaksanannya. Setiap keputusan pejabat tata usaha negara wajib menaatai asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dipersyaratkan dalam PeradilanTata Usaha Negara Nilna Muna Yuliandari, Yu Un Oppusunggu e-ISSN : 2621-4105 Jurnal USM Law Review Vol 4 No 2 Tahun 2021 844 UPAYA HUKUM NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT DITINJAU DARI PERADILAN TATA USAHA NEGARA Nilna Muna Yuliandari1, Yu Un Oppusunggu2 1,2 Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok padaPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 5. Seri Kelima, Pedoman Penanganan Perkara juga menyampaikan salinan surat gugatan kepada (para) tergugat/turut tergugat. B. Pemeriksaan Para Pihak Landasan mediasi dalam sistem peradilan diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 145 RBG. Namun, mengingat pelaksanaan mediasi Pengujiandan penilaian dapat pbersifat keperdataan ataupun administratif, tergantung pada yang diajukan. Jika merupakan sengketa keperdataan, maka Hakim biasa yang berwenang untuk mengadili, sedangkan jika sengketa merupakan Tata Usaha Negara, maka Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memutuskannya [18]. IV. SFbb.

contoh surat gugatan peradilan tata usaha negara